Minggu, 26 Juni 2011

MANAJEMEN FASILITAS PENDIDIKAN
A. KONSEP FASILITAS dan SARANA PENDIDIKAN
1. Konsep Fasilitas
Menurut Mauling (2006) fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk
melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu
alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum
yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi tertantu.
(http://www.geocities.com)
Menurut Wahyuningrum (2004: 4), menyatakan bahwa fasilitas “segala
sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha”.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu
kegiatan.
Wahyuningrum (2004: 5), juga membedakan fasilitas menjadi 2 bagian
yaitu:
1. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat
dibedakan, yang mempunyai peran dapat memudahkan dan melancarkan
suatu usaha.
2. Fasilitas uang adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu
kegiatan sebagai akibat dari “nilai uang”.
Kemudian sarana dilihat dari fungsinya atau perananya dapat dibedakan
menjadi: alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan
dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana yang secara
langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang
perpustakaan, ruang praktek ketrampilan, dan ruang laboratorium. Kedua,
pasarana yang keberandaanya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar,
tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar.
Contoh dari prasarana yang kedua ini adalah ruang kantor, ruang kepala sekolah,
ruang guru, kamar kecil, dan kantin sekolah.
2. Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan
Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2), sarana pendidikan adalah “semua
perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam
proses pendidikan di sekolah”. Wahyuningrum (2004: 5), berpendapat bahwa
sarana pendidikan adalah “segala fasilitas yang diperlukan dalam proses
pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak
agar tujuan pendidikan tercapai”.
Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwa sarana pendidikan
adalah segala fasilitas bisa berupa peralatan, bahan dan perabot yang langsung
dipergunakan dalam proses belajar di sekolah. Dalam konteks pendidikan, sarana
dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar
mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat berpengarauh terhadap tujuan pendidikan.
Ibrahim Bafadal (2004: 12), mengemukakan bahwa Prasarana pendidikan
dapat diartikan sebagai perangkat yang menunjang keberlangsungan sebuah
2
proses pendidikan, sedangkan definisi dari prasarana adalah “semua perangkat
kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses
pendidikan sekolah”. Menurut Riduone (2009), prasarana pendidikan dapat
diartikan sebagai perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan
agar tujuan pendidikan tercapai. Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa prasarana pendidikan adalah perangkat yang menunjang keberlangsunan
proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
B. PENGELOLAAN FASILITAS PENDIDIKAN
Pengelolaan sering diartikan sama dengan manajemen. Pengelolaan berasal
dari kata kelola yang dalam bahasa inggris dikatakan manage yaitu mengelola
atau mengatur. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam Warsono (2005:
11), menyebutkan bahwa dalam bahasa inggris pengelolaan bisa disamakan
dengan managemen yang berarti pula pengaturan dan pengawasan.
Apabila pengelolaan memiliki arti yang sepadan dengan manajemen maka
menurut Griffin dalam Warsono (2005: 11) menyebutkan pengertian managemen
sebagai berikut:
Management is a set of activities, including planning and decision making,
organizing, leading and controlling ,directed at an organization’s human,
financial, physical and information resources with the aim of achieving
organizational goals in an efficient and effective manner.
Artinya manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi perencanaan
dan pembuat keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan, yang
diarahkan pada organisasi manusia, keuangan, fisik dan sumber-sumber informasi
organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif
dan efisien. Kemudian Terry dalam Hermawan Nuryanto (2008: 13) menyebutkan
bahwa “management is a distinct process consisting of planning, organizing,
actuating, and controlling, performed to determine and accomplish state objective
by the use of human beings and other resources.” Manajemen adalah suatu
proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang
dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainya.
Mary Parker Follet dalam wikipedia.org (2009), mendefinisikan manajemen
sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut
Ricky W. Griffin dalam wikipedia.org (2009), manajemen adalah sebuah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya
untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen)
Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang
didalamnya terdapan kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1. Manajemen Sarana Prasarana
Riduone (2009), mengemukakan bahwa manajemen sarana dan prasarana
pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua
sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. (www.riduone.co.nr)
3
Menurut Juhairiyah (2008: 3), manajemen sarana dan prasarana itu adalah semua
komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalanya
proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana
adalah proses pendayagunaan semua komponen sarana dan prasarana yang ada di
sekolah dalam menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan dari
pendidikan itu sendiri.
a. Pengadaan
Hartati Sukirman (2002: 29), menyebutkan bahwa di dalam langkah
pengadaan ini mencakup pula langkah perencanaan sarana prasarana. Proses
perencanaan pengadaan perlengkapan tidak mudah, karena harus dilakukan secara
sistematis, rinci dan teliti berdasarkan informasi yang realistis tentang kondisi
sekolah tersebut. Perencanaan yang baik tentunya berdasarkan analisis kebutuhan
dan skala prioritas yang disesuaikan dengan dana dan tingkat kepentingannya. Ary
H. Gunawan (1982: 8), mengemukakan bahwa penyesuaian perencanaan dengan
analisis kebutuhan itu meliputi empat tahapan, antara lain: (1) identifikasi tujuan
umum yang mungkin dapat dicapai, (2) menyusun tujuan berdasarkan
kepentingannya, (3) identifikasi perbedaaan antara yang diinginkan dan apa yang
sesungguhya dan (4) menentukan skala prioritas.
Pengadaan sarana pendidikan sebaiknya sesuai kriteria pemilihan.
Suhasimi Arikunto (1979: 44) memberikan empat kriteria dalam pemilihan
sarana, yaitu: 1) alat itu harus berguna atau akan digunakan dalam waktu dekat
(mendesak), mudah digunakan, 3) bentuknya bagus atau menarik dan 4) aman
atau tidak menimbulkan bahaya jika digunakan.
Pengadaan adalah menghadirkan alat atau media dalam menunjang
pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan tersebut dapat
dilakukan dengan beberapa cara. Suharsimi Arikunto (1979: 40) menyebutkan
bahwa secara garis besar alat atau media itu diperoleh dengan dua cara, yaitu
dengan dibuat oleh pabrik dan alat atau media yang dibuat sendiri. Ary H G
(1982: 23) menyebutkan tentang pengadaan sarana pendidikan dengan empat cara,
yaitu: 1) pembelian tanpa lelang atau dengan lelang, 2) membuat sendiri, 3)
menerima bantuan atau hibah, dan 4) dengan cara menukar. Dalam kaitan
pengadaan perlengkapan sekolah ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh
pengelola untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan antara lain dengan
cara membeli, mendapatkan hadiah atau sumbangan, tukar-menukar dan
meminjam.
Salah satu contah dalam pengadaan alat/bahan laboratorium ada beberapa
hal yang harus diperhatikan oleh pengelola sebelum pembelian dilakukan. Hal-hal
tersebut antara lain:
- Percobaan apa yang akan dilakukan; Alat-alat atau bahan yang mana yang
akan dibeli; Pengetahuan untuk menggunaan alat yang akan dibeli; Adanya
dana; Jenis, ukuran alat yang akan dibeli; Prosedur pembelian; Pelaksanaan
pembelian.
- Setelah semua yang dibutuhkan ditulis. Kemudian hasil dari pencatatan
tersebut diberikan kepada kepala sekolah untuk proses pembelian atau
4
diserahkan kepada guru yang telah diberi wewenang atas nama kepala
sekolah. Bisanya pembelian itu dilakukan pada permulaan tahun ajaran baru.
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan
sarana prasarana terdapat perancanaan didalamnya dan berkait satu sama lain.
Dalam melakukan perencanaan dan pengadaan harus sesuai dengan prosedur
dengan melihat kekayaan yang telah ada, sehingga sekolah dapat menentukan
sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan sekolah saat itu. Langkah-langkah
dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan antara:
analisis kebutuhan, inventarisasi, mengadakan seleksi, pengadakan perhitungan
tafsiran biaya, perencanaan pengadaan (beli, hibah/ menukar), penunjukan staf
yang diserahi tugas untuk pengadaan.
b. Pendistribusian
Menurut Bafadal (2003: 38), pendistribusian atau penyaluran
perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari
seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang
membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada tiga hal yang harus diperhatikan
yaitu: ketepatan barang yang disampaikan, (baik jumlah maupun jenisnya)
ketepatan sasaran penyampainnya dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan.
Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 39), ada dua sistem pendistribusian
barang yang dapat ditempuh oleh pengelola perlengkapan sekolah yaitu, sistem
langsung dan sistem tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung berarti
barang-barang yang sudah diterima dan di inventarisasikan langsung disalurkan
pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpan terlebih
dahulu. Kemudian sistem pendistribusian tidak langsung berarti barang-barang
yang sudah diterima dan sudah diinventarisasikan tidak secara langsung
disalurkan, melainkan harus di simpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan
dengan teratur.
Dari uraian di atas dapat diambil garis besar bahwa dalam pendistibusian
ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan barang yang disampaikan,
ketepatan sasaran penyimpanan dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan.
Selain itu pendistribusian juga memiliki dua sistem yang dapat ditempuh oleh
seorang pengelola, adapun sistem tersebut adalah sistem langsung dan sistem
tidak langsung.
c. Penggunaan dan Pemanfaatan
Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 42), ada dua prinsip yang harus
diperhatikan dalam menggunakan perlengkapan sekolah yaitu prinsip efektifitas
dan efisiensi. Efektif berarti pemakaian laboratorium ditunjukkan semata-mata
untuk memperlancar proses pembelajaran. Kemudian efisien berarti pemakaian
alat/bahan laboratorium harus dilakukan secara hemat sesuai dengan kegunaan
dan hati-hati.
Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan
pendidikan yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Prinsip efektifitas berarti
semua pemakaian perlengkapan pendidikan disekolah harus ditunjukkan sematamata
dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah baik
secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip efisiensi berarti
5
pemakaian semua perlengkapan pendidikan disekolah secara hemat dan dengan
hati-hati.
Menurut Suharsimi Arikunto (1979: 46), tempat penyimpanan alat
dibedakan menjadi: 1) ruangan, 2) almari tertutup dan almari terbuka, 3) sekatsekat
atau rak-rak. Penyimpanan akan lebih mudah dilakukan apabila rak atau
almari diberi daftar nama alat atau media yang ada didalamnya. Alat atau media
pembelajaran akan lebih baik lagi jika diberi kode untuk mempermudah
pengecekan kembali setelah alat atau media tersebut digunakan.
Adapun cara memperlakukan alat-alat laboratorium yang baik menurut eduksi.
net (2008) adalah:
a. Membawa alat sesuai petunjuk pengguna.
b. Menggunakan alat sesuai petunjuk pengguna.
c. Menjaga kebersihan alat.
d. Menyimpan alat.
Selain memperlakukan alat dengan baik menurut e-duksi.net (2008) masih
ada beberapa prinsip yang perlu diberhatikan oleh pengelola laboratorium IPA
yaitu:
a. Aman
Alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan, alat yang mudah
dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch perlu disimpan pada lemeri
terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan
bahan sehingga fungsinya berkurang.
b. Mudah dicari
Maksudnya untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat, adanya
inventaris akan membantu proses pencariaan alat, karena terdapat label pada
setiap tempat penyimpanan alat.
c. Mudah diambil
Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti
lemari, rak dan laci yang ukuranya disesuaikan dengan luas ruangan yang
tersedia.
d. Pemeliharaan
Berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan, idealnya
semua sarana dan prasarana pendidikan disekolah selalu dalam kondisi siap pakai
jika setiap saat akan digunakan. Wahyuningrum (2000: 31) menjelasakan
pemeliharaan perlengkapan adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang terus
menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam
keadaan baik dan siap pakai.
Menurut Depdikbud (1988: 29), pemeliharaan alat laboratorium sebaiknya
dibedakan sesuai dengan jenis alatnya, seperti alat-alat dari gelas dikumpulkan
menjadi satu ditempat yang sama, sama halnya dengan alat yang terbuat dari
kayu, besi, porselen dan sebagainya. Pastikan alat-alat tersebut berada dalam
keadaan aman. Pemeliharaan pada zat kimia juga harus diperhatikan seperti
pemisahan bahan-bahan yang sering dipakai, bahan yang berbahaya untuk siswa
dan bahan yang jarang dipakai.
Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 49) ada beberapa macam pemeliharaan
perlengkapan disekolah, yaitu: pemeliharaan yang bersifat pengecekan,
6
pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan
ringan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat. Ditinjau dari perbaikan ada
dua macam pemeliharaan perlengkapan sekolah yaitu pemeliharaan sehari-hari
dan pemeliharaan berkala.
Dari uraian di atas dapat diambil garis besar bahwa sarana prasarana
pendidikan dalam pemelihraannya dapat dilakukan sebagai berikut: 1) melakukan
pencegahan kerusakan, 2) menyimpan, disimpan diruang/rak agar terhindar dari
kerusakan, 3) membersihkan dari kotoran/debu atau uap air, 4) memeriksa atau
mengecek kondisi sarana dan prasarana secara rutin, 5) mengganti komponenkomponen
yang rusak, 6) melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada sarana
atau prasarana pendidikan.
e. Inventarisasi
Inventarisasi adalah penyatatan dan penyusunan daftar barang milik Negara
secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman
yang berlaku. Menurut keputusan menteri keuangan R.I No. Kep. 225/MK/
V/4/1971 dalam Ibrahim Bafadal (2004: 55).
Barang milik Negara adalah berupa semua barang yang berasal atau dibeli
dengan dana yang bersumber, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, dari
APBN atau dana lainnya atau yang barang-barangnya dibawah penguasaan
pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada
didalam maupaun yang berada diluar negeri. Melalui inventarisasi perlengkapan
pendidikan diharapkan tercipta ketertiban, penghematan keuangan, mempermudah
pemeliharaan dan pengawasan.
Kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi dua kegiatan yaitu:
1) Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode
barang perlengkapan
2) Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.
Menurut Koesmadji Wirjosoemarto dkk (2004: 50), hal-hal umum yang
diperlukan pada inventarisasi mencakup:
1) Kode alat/bahan
2) Nama alat/bahan
3) Spesifikasi alat/bahan (merek,tipe dan pabrik pembuat alat)
4) Sumber pemberi alat dan tahun pengadaanya
5) Tahun penggunaan
6) Jumlah atau kuantitas
7) Kondisi alat, baik atau rusak.
Menurut Langgeng Hadi (2008), daftar alat inventarisasi yang harus
digunakan atau diisi adalah sebagai berikut:
1) Buku induk barang inventaris
2) Buku catatan inventaris
3) Buku golongan inventaris
4) Laporan triwulan mutasi barang
5) Daftar isian barang
6) Daftar rekspitulasi batang inventaris.
(http://www.psb-psma.org/content/blog/pengelolaan-laboratorium-bagian-
4-administrasi-fasilitas-di-laboratorium)
7
Barang-barang perlengkapan disekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua
macam yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris
adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus
menerus dalam waktu yang relatif lama seperti, meja, bangku, papan tulis, buku
perpustakaan sekolah dan perabot-perabot lainnya. Sedangkan barang-barang
yang bukan inventaris adalah semua barang habis pakai, seperti kapur tulis, kertas,
dan barang-barang yang statusnya tidak jelas. Baik barang inventaris maupun
barang bukan inventaris yang diterima sekolah harus dicatat didalam buku
penerimaan. Setelah itu, khusus barang-barang inventaris dicatat didalam buku
induk inventaris dan buku golongan inventaris.sedangkan barang-barang bukan
inventaris dicatat dalam buku induk bukan inventaris dan kartu stok barang.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan
kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar milik negara secara sistematis
berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Inventarisasi dapat diklasifikasikan
menjadi dua yaitu inventaris barang dan inventaris bukan barang. Inventaris
barang maupun bukan barang yang diterima harus dicatat dalam buku penerimaan.
f. Penghapusan
Menurut Wahyuningrum (2000: 42-43), yang dimaksud dengan
penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barangbarang
milik Negara/ kekeyaan Negara dari daftar inventarisasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang sudah
tidak sesuai lagi bagi pelaksanaan pembelajaran diganti atau disingkirkan.
Tujuan penghapusan menurut Wahyuningrum (2000: 43), adalah:
1) Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan
biaya untuk pemeliharaan/perbaikan, pengamaan barang-barang yang
semakin buruk kondisinya, barang-barang berlebih, dan atau barang-barang
lainnya tidak dapat dipergunakan lagi.
2) Meringankan beben kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris.
3) Membebaskan ruang/pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak
dipergunakan lagi.
4) Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan
organisasi yang mengurus.
Ibrahim Bafadal (2004: 63), langkah-langkah penghapusan perlengkapan
pendidikan disekolah:
1) Kepala sekolah (bisa dengan menunjuk seseorang) mengelompokan
perlengkapan yang akan dihapus dan meletakan ditempat yang aman
namun tetap berada dilokasi sekolah.
2) Menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus dengan cara mencatat
jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut.
3) Kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan pembentukan
panitia penghapusan, yang dilampiri dengan data barang yang rusak (yang
akan dihapusnya) ke kantor dinas pendidikan kota atau kabupaten.
4) Setelah SK penghapusan dari kantor dinas pendidikan kota/kabupaten
terbit, selanjutnya panitia pengahpusan segera bertugas yaitu memeriksa
kembali barang yang rusak berat, biasanya dengan membuat berita acara
pemeriksaan.
8
5) Panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam
berita acara pemeriksaan, biasanya perlu ada pengantar dari kepala sekolah
kemudian usualan itu diteruskan ke kantor pusat Jakarta.
6) Begitu surat penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan
penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Ada dua kemungkinan
penghapusan perlengkapan sekolah yaitu dimusnahkan dan dilelang.
Apabila melalui lelang yang berhak melelang adalah kantor lelang
setempat dan hasil lelang menjadi milik Negara.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan merupakan
kegiatan menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris berdasrkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penghapusan dilakukan
melalui langkah dan tujuan yang telah ditetapkan
9
DAFTAR PUSTAKA
Ary H. Gunawan. (1982). Dasar-Dasar Sarana Pendidikan. Yogyakata: Al
Hikmah.
Depdikbud. (1988). Pengelolaan Laboratorium Sekolah dan Manual Alat Ilmu
Pengetahuan Alam. Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
Follet Parker Mary, Griffin W. Ricky and Fayol Henry. (2009). Manajemen.
(online) http://id.wikipedia..org/wiki/manajemen, diakses 18 April 2009
Pukul 3:24 Pm.
Hartati Sukirman, dkk. (1999). Administrasi dan Supervisi Pendidikan.
Yogyakarta: FIP UNY.
Ibrahim Bafadal. (2003). Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan
Aplikasinya. Jakarta : Bumi Aksara.
--------------. (2004). Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya.
cet 2. Jakarta: Bumi Aksara.
Riduone. (2009). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam. (online)
http://riduone_co_nr_htm, diakses 5 Februari Pukul 5:00 Pm.
Suharsimi Arikunto. (1979). Pengelolaan Materiil. Yogyakarta: AP FIP UNY.
Wahyuningrum. (2000). Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan. Yogyakarta
: FIP UNY.
Warsono. (2005). Pengelolaan Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sewon. Tesis
Magister, tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPs UNY
Terdapat minat besar dalam manajemen pendidikan di bagian awal abad 21. Hal ini karena kualitas kepemimpinan dipercaya secara luas membuat perbedaan yang signifikan kepada sekolah dan siswa. Di banyak bagian dunia, ada pengakuan bahwa sekolah membutuhkan pemimpin dan manajer yang efektif jika mereka ingin memberikan pendidikan yang terbaik kepada pelajar mereka. Ketika ekonomi global mengalami resesi, pemerintah lebih menyadari bahwa aset utama mereka adalah orang-orang yang kompetitif dan semakin tergantung pada sebuah sistem pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terampil. Hal ini memerlukan guru-guru yang terlatih dan berkomitmen, dan pada gilirannya, memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang sangat efektif dan dukungan lain manajer senior dan menengah (Bush, in press).
Bidang manajemen pendidikan adalah pluralis, dengan banyaknya kekurangan perspektif dan kesepakatan yang tak terelakkan mengenai definisinya. Salah satu kunci perdebatan apakah manajemen pendidikan telah menjadi bidang yang berbeda atau hanya sebuah cabang studi yang lebih luas dari manajemen. Sementara pendidikan dapat belajar dari manajemen lain, manajemen pendidikan harus terpusat tujuan pendidikan. Tujuan atau tujuan ini memberikan arti penting arah untuk mendukung manajemen sekolah. Kecuali keterkaitan antara tujuan dan manajemen pendidikan yang jelas dan dekat, ada bahaya ‘Managerialism’, “Penekanan pada prosedur dengan mengorbankan tujuan pendidikan serta nilai-nilai “ (Bush, 1999:240).
1. Konsep Manajemen
Dari segi bahasa manajemen berasal dari kata manage (to manage) yang berarti “to conduct or to carry on, to direct” (Webster Super New School and Office Dictionary), dalam Kamus Inggeris Indonesia kata Manage diartikan “Mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”(John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggeris Indonesia) , Oxford Advanced Learner’s Dictionary mengartikan ‘to Manage sebagai “to succed in doing something especially something difficult….. Management the act of running and controlling business or similar organization” sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Manajemen diartikan sebagai “Prose penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran”(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun dari segi Istilah telah banyak para ahli telah memberikan pengertian manajemen, dengan formulasi yang berbeda-beda, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas.
Tabel 1.1 Pendapat Pakar tentang Manajemen
No
Pengertian manajemen
Pendapat
1.
The most comporehensive definition views manajemen as an integrating process by which authorized individual create, maintain, and operate an organization in the selection an accomplishment of it’s aims
(Lester Robert Bittel (Ed), 1978 : 640)
2.
Manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor dan sumberdaya, yang menurut suatu perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu
(Prajudi Atmosudirdjo,1982 : 124)
3.
Manajemen is the use of people and other resources to accomplish objective
( Boone& Kurtz. 1984 : 4)
4.
.. manajemen-the function of getting things done through people
(Harold Koontz, Cyril O’Donnel:3)
5.
Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindsakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, dan poengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain
(George R. Terry, 1986:4)
6.
Manajemen dapat didefinisikan sebagai ‘kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain’. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi
(Sondang P. Siagian. 1997 : 5)
7.
Manajemen is the process of efficiently achieving the objectives of the organization with and through people
De Cenzo&Robbin
1999:5
Dengan memperhatikan beberapa definisi di atas nampak jelas bahwa perbedaan formulasi hanya dikarenakan titik tekan yang berbeda namun prinsip dasarnya sama, yakni bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada, sementara itu definisi nomor empat yang dikemukakan oleh G.R Terry menambahkan dengan proses kegiatannya, sedangkan definisi nomor lima dari Sondang P Siagian menambah penegasan tentang posisi manajemen hubungannya dengan administrasi. Terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang nampaknya menjadi benang merah tentang pengertian manajemen yakni :
1. Manajemen merupakan suatu kegiatan
2. Manajemen menggunakan atau memanfaatkan pihak-pihak lain
3. Kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
Setelah melihat pengertian manajemen, maka nampak jelas bahwa setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan seperti Sekolah akan sangat memerlukan manajemen untuk mengatur/mengelola kerjasama yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan, untuk itu pengelolaannya mesti berjalan secara sistematis melalui tahapan-tahapan dengan diawali oleh suatu rencana sampai tahapan berikutnya dengan menunjukan suatu keterpaduan dalam prosesnya, dengan mengingat hal itu, maka makna pentingnya manajemen semakin jelas bagi kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan.
2. Konsep Manajemen Pendidikan
Setelah memperoleh gambaran tentang manajemen secara umum maka pemahaman tentang manajemen pendidikan akan lebih mudah, karena dari segi prinsip serta fungsi-fungsinya nampaknya tidak banyak berbeda, perbedaan akan terlihat dalam substansi yang dijadikan objek kajiannya yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pendidikan.
Oteng Sutisna (1989:382) menyatakan bahwa Administrasi pendidikan hadir dalam tiga bidang perhatian dan kepentingan yaitu : (1) setting Administrasi pendidikan (geografi, demograpi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan); (2) pendidikan (bidang garapan Administrasi); dan (3) substansi administrasi pendidikan (tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan prilaku administrasi), hal ini makin memperkuat bahwa manajemen pendidikan mempunyai bidang dengan cakupan luas yang saling berkaitan, sehingga pemahaman tentangnya memerlukan wawasan yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat disamping pendalaman dari segi perkembangan teori dalam hal manajemen.
Dalam kaitannya dengan makna manajemen Pendidikan berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen pendidikan yang dikemukakan para ahli. Dalam hubungan ini penulis mengambil pendapat yang mempersamakan antara Manajemen dan Administrasi terlepas dari kontroversi tentangnya, sehingga dalam tulisan ini kedua istilah itu dapat dipertukarkan dengan makna yang sama.
Tabel 2.1 Pendapat Pakar tentang manajemen Pendidikan
No
Pengertian manajemen Pendidikan
Pendapat
1.
Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien…
Djam’an Satori, (1980: 4)
2.
Dalam pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya
Made Pidarta, (1988:4)
3.
Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, peng-organisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan
Biro Perencanaan Depdikbud, (1993:4)
4.
educational administration is a social process that take place within the context of social system
Castetter. (1996:198)
5.
Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagi proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan…
Soebagio Atmodiwirio. (2000:23)
6.
Manajemen pendidikan ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama
Engkoswara (2001:2)
dengan memperhatikan pengertian di atas nampak bahwa manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan, fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu, ini berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain.
Menurut Engkoswara (2001:2) wilayah kerja manajemen pendidikan dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut :
Perorangan
Garapan
Fungsi
SDM
SB
SFD
Perencanaan


TPP
Pelaksanaan



Pengawasan



Kelembagaan
Tabel 2.2 Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan
gambar di atas menunjukan suatu kombinasi antara fungsi manajemen dengan bidang garapan yakni sumber Daya manusia (SDM), Sumber Belajar (SB), dan Sumber Fasilitas dan Dana (SFD), sehingga tergambar apa yang sedang dikerjakan dalam konteks manajemen pendidikan dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pendidikan secara Produktif (TPP) baik untuk perorangan maupun kelembagaan Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan dimana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi dalam hal ini sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam tiga tingkatan yaitu tingkatan institusi (Institutional level), tingkatan manajerial (managerial level), dan tingkatan teknis (technical level) (Murphy dan Louis, 1999). Tingkatan institusi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan (sekolah) dengan lingkungan eksternal, tingkatan manajerial berkaitan dengan kepemimpinan, dan organisasi lembaga (sekolah), dan tingkatan teknis berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian manajemen pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas, disamping itu bidang-bidang yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks dari mulai sumberdaya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah
Menurut Consortium on Renewing Education (Murphy dan Louis, ed. 1999:515) Sekolah (lembaga pendidikan) mempunyai lima bentuk modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan yaitu :
1. Integrative capital (modal integrative)
2. Human capital (modal manusia)
3. Financial capital (modal keuangan)
4. Social capital (modal social)
5. Political capital (modal politik)
Modal integratif adalah modal yang berkaitan dengan pengintegrasian empat modal lainnya untuk dapat dimanfaatkan bagi pencapaian program/tujuan pendidikan. Modal manusia adalah sumberdaya manusia yang kemampuan untuk menggunakan pengetahuan bagi kepentingan proses pendidikan/pembelajaran. Modal keuangan adalah dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan. Modal sosial adalah ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas. Modal politik adalah dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pendidikan/pembelajaran.
Dengan pemahaman sebagaimana dikemukakan di atas, nampak bahwa salah satu fungsi penting dari manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan proses pembelajaran, hal ini mencakup dari mulai aspek persiapan sampai dengan evaluasi untuk melihat kualitas dari suatu proses tersebut, dalam hubungan ini Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang melakukan kegiatan/proses pembelajaran jelas perlu mengelola kegiatan tersebut dengan baik karena proses belajar mengajar ini merupakan kegiatan utama dari suatu sekolah (Hoy dan Miskel 2001). Dengan demikian nampak bahwa Guru sebagai tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam manajemen pendidikan, sebab inti dari proses pendidikan di sekolah pada dasarnya adalah guru, karena keterlibatannya yang langsung pada kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidik dalam suatu lembaga pendidikan akan menentukan bagaimana kontribusinya bagi pencapaian tujuan, dan kinerja guru merupakan sesuatu yang harus mendapat perhatian dari fihak manajemen pendidikan di sekolah agar dapat terus berkembang dan meningkat kompetensinya dan dengan peningkatan tersebut kinerja merekapun akan meningkat, sehingga akan memberikan berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan sejalan dengan tuntutan perkembangan global dewasa ini.
3. Perkembangan Manajemen Pendidikan
(1) Teori Manajemen Kuno;
Sampai dengan tingkat tertentu, manajemen telah dipraktekkan oleh masyarakat kuno. Sebagai contoh, bangsa Mesir bisa membuat piramida. Bangunan yang cukup kompleks yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Kekaisaran Romawi mengembangkan struktur organisasi yang jelas, dan sangat membantu komunikasi dan pengendalian.
Meskipun manajemen telah dipraktekkan dan dibicarakan di jaman kuno, tetapi kejadian semacam itu relatif sporadis, dan tidak ada upaya yang sistematis untuk mempelajari manajemen. Karena itu manajemen selama beberapa abad kemudian “terlupakan”.
Pada akhir abad 19-an, perkembangan baru membutuhkan studi manajemen yang lebih serius. Pada waktu industrialisasi berkembang pesat, dan perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan raksasa.
(2) Teori Manajemen Klasik;
a) Teori Manajemen Klasik
· Robert Owen (1771-1858)
Owen berkesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu (reformer). Beliau melihat peranan pekerja sebagai yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Pekerja bukan saja merupakan input, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Ia juga memperbaiki kondisi pekerjanya, dengan mendirikan perumahan (tempat tinggal) yang lebih baik. Beliau juga mendirikan toko, yang mana pekerjanya tidak kesusahan dan dapat membeli kebutuhan dengan harga murah. Ia juga mengurangi jam kerja dari 15 jam menjadi 10,5 jam, dan menolah pekerja dibawah umur 10 tahun.
Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau invertasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Disamping itu Owen juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Dengan cara seperti itu manajer diharapkan bisa melokalisir masalah yang ada dengan cepat.
· Charles Babbage (1792-1871)
Babbage merupakan profesor matematika di Inggris. Dengan metode kuantitatifnya beliau percaya:
1. Bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produksi naik biaya operasi turun.
2. Pembagian Kerja (division of labor); dengan ini kerja/operasi pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Dengan cara semacam ini pula training bisa dilakukan dengan lebih mudah.
3. Dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, maka pekerja akan semakin terampil dan berarti semakin efisien.
b) Teori Manajemen Ilmiah
· Federick Winslow Taylor (1856-1915)
Federick Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan (time and motion study); dari sini ia mengembangkan analisis kerja. Taylor kemudian memperkenalkan sistem pembayaran differential (differential rate).
Manajemen Taylor didasarkan pada langkah atau prinsip sebagai berikut :
1. Mengambangkan Ilmu untuk setiap elemen pekerjaan, untuk menggantikan pikiran yang didasari tanpa ilmu.
2. Memilih karyawan secara ilmiah, dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang ditentukan pada langkah-1.
3. Mengawasi karyawan secara ilmiah, untuk memastikan mereka mengikuti metode yang telah ditentukan.
4. Kerjasama antara manajemen dengan pekerja ditingkatkan. Persahabatan antara keduanya juga ditingkatkan
· Frank B. Gilberth (1868-1924) dan Lillian Gilberth (1887-1972)
Keduanya adalah suami istri yang mempunyai minat yangsama terhadap manajemen. Menurut Frank pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan. Sedang Lilian memberikan kontribusi pada lapangan psikologi industri dan manajemen personalia. Beliau percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia. Keduanya mengembangkan rencana promosi tiga tahap, yaitu :
1. Menyiapkan Promosi
2. Melatih Calon Pengganti
3. Melakukan Pekerjaan
Menurut metode tersebut, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa, sambil menyiapkan promosi karir, dan melatih calon penggantinya. Dengan demikian pekerja akan menjadi pelaksana, pelajar yaitu menyiapkan karir yang lebih tinggi, dan pengajar dalam arti mengajari dalon pengganti.
· Henry L. Gantt (1861-1919)
Gantt melakukan perbaikan metode sistem penggajian Taylor (differential system) karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi kerja. Sistem Pengawasan (supervisor) diterapkannya sebagai upaya untuk memacu semangat kerja karyawan. Disamping itu Gantt juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang awalnya merupakan ide Owen. Gantt chart (bagan Gantt) kemudian populer dan gigunakan untuk perencanaan, yaitu mencatat scedul (jadwal) pekerja tertentu.
c) Teori Manajemen Organisasi
· Henry Fayol (1841-1925)
Henry Fayol merupakan industrialis Prancis, ia sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik karena upaya “mensistematisir” studi manajerial. Menurut Fayol, praktek manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Dan selanjutnya analisis tersebut dapat dipelajari oleh manajer lain atau calon manajer.
Fayol adalah orang yang pertama mengelompokkan kegiatan menajerial dalam 4 fungsi manajemen, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Pengarahan, dan (4) Pengendalian. Fayol percaya bahwa manajer bukan dilahirkan tetapi diajarkan. Manajemen bisa dipelajari dan dipraktekkan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya dipahami.
· Max Weber (1864-1920)
Max Weber adalah seorang ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Menurutnya, suatu organisasi yang terdiri dari ribuan anggota membutuhkan aturan jelas untuk anggota organisasi tersebut. Organisasi yang ideal adalah birokrasi dimana aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebut dengan jelas. Birokrasi didasarkan pada aturan yang rasional yang dapat dipakai untuk mendesain struktur organisasi yang jelas.
Konsep birokrasi Weber berlainan dengan pengertian birokrasi populer, dimana orang cnderung mengartikan kata birokrasi dengan konotasi negatif, yaitu organisasi yang lamban, tidak reponsif terhadap perubahan.
· Mary Parker Follet (1868-1933)
Mary Parker Follet agak berbeda sedikit dengan pendahulunya karena memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi kedalam analisisnya. Elemen tersebut kemudian muncul dalam teori perilaku dan hubungan manusia. Follet percaya bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Konsekuensinya, Follet percaya bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama, karena menjadi anggota organisasi yang sama.
Selanjutnya Follet mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi dimana seseorang dikendalikan oleh tiga hal, yaitu :
1. Pengendalian diri (dari orang tersebut);
2. Pengendalian kelompok (dari kelompok);
3. Pengendalian bersama (dari orang tersebut dan dari kelompok).
· Chester I Barnard (1886-1961)
Bernard mengambangkan teori organisasi, menurutnya orang yang datang keorganisasi formal (seperti perusahaan) karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Pada waktu mereka berusaha mencapai tujuan organisasi, mereka juga akan berusaha mencapai tujuannya sendiri. Organisasi bisa berjalan dengan efektif apabila keseimbangan tujuan organisasi dengan tujuan anggotanya dapat terjaga.
Bernard percaya bahwa keseimbangan antara tujuan organisasi dengan individu dapat dijaga apabila manajer mengerti konsep wilayah penerimaan (zone of acceptance), dimana pekerja akan menerima instruksi atasannya tanpa mempertanyakan otoritas manajemen.
(3) Teori Manajemen Kontemporer.
Beberapa pendekatan sudah dibicarakan dimuka, dimana pendekatan-pendekatan tersebut mengalami perkembangan. Ada beberapa perkembangan yang cenderung mengintegrasikan pendekatan-pendekatan sebelumnya, menjadikan batas-batas pendekatan yang telah dibicarakan menjadi tidak jelas. Namun demikian ada pendekatan yang tetap berakar pada pendekatan-pendekatan tertentu. Bagian berikut ini akan membicarakan pendekatan baru dalam manajemen :
1) Pendekatan Sistem
Sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-sub sistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem akan dipandang secara keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (sub-sistem), dan sistem/organisasi tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan.
Model pendekatan sistem dapat digambarkan sebagai berikut[10] :
Pada proses selanjutnya pendekatan inilah yang selama ini digunakan dalam sistem manajemen pendidikan di indonesia. Sebelum munculnya sistem pendekatan-pendekatan yang baru.
2) Pendekatan Situasional (Contingency)
Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatarbelakanginya. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu, belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi, dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu.
Pendekatan situasional memberikan “resep praktis” terhadap persoalan manajemen. Tidak mengherankan jika pendekatan ini dikembangkan manajer, konsultan, atau peneliti yang banyak berkecimpung dengan dunia nyata. Pendekatan ini menyadarkan manajer bahwa kompleksitas situasi manajerial, membuat manajer fleksibel atau sensitif dalam memilih teknik-teknik manajemen yang terbaik berdasarkan situasi yang ada.
Namun pendekatan ini dalam perkembangannya dikritik karena tidak menawarkan sesuatu yang baru. Pendekatan ini juga belum dapat dikatakan sebagai aliran atau disiplin manajemen baru, yang mempunyai batas-batas yang jelas.
3) Pendekatan Hubungan Manusia Baru (Neo-Human Relation)
Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan sis positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Dengan memahami kedudukan manusia tersebut, prinsip manajemen dapat dikembangkan lebih lanjut. Tokoh yang dapat disebut mewakili aliran ini adalah W. Edwadr Deming, yang mengembangkan prinsip-prinsip manajemen seperti Fayol yang berfokus pada kualitas kerja dan hubungan antar karyawan.
Dalam perjalanannya pendekatan ini masih membutuhkan waktu untuk sampai dikatakan sebagai aliran manajemen baru. Meskipun demikian pendekatan tersebut cukup populer baik dilingkungan akademis maupun praktis. Ide-ide pendekatan tersebut banyak mempengaruhi praktek manajemen saat ini.
4. STUDI KASUS DI INDONESIA
a. Penerapan Manajemen Pendidikan di Indonesia
Ada dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan dunia pendidikan, yakni (1) evaluasi pendidikan, dan (2) pemikiran untuk memfungsikan pendidikan di Indonesia. Dari dua hal ini ketika kita tarik kedalam menejemen pendidikan yang berjalan di Indonesia, ada beberapa fenomena menarik yang sangat menonjol dewasa ini, diantaranya ialah : a) pendidikan kita tidak mendewasakan anak didik, b) pendidikan kita telah kehilangan objektivitasnya, c) pendidikan kita tidak menumbuhkan pola berfikir, d) pendidikan kita tidak menghasilkan manusia terdidik, e) pendidikan kita dirasa membelenggu, f) pendidikan kita belum mampu membangun individu belajar, g) pendidikan kita dirasa linier-indroktinatif, h) pendidikan kita belum mampu menghasilkan kemandirian, dan i) pendidikan kita belum mampu memberdayakan dan membudayakan peserta didik.
Fenomena tersebut di atas, itu semua adalah tentang evaluasi dari pendidikan kita yang ada sekarang ini. Sedangkan pemikiran untuk memfungsikan pendidikan di Indonesia dirasa selain merupakan tuntutan kebutuhan di atas, juga dibutuhkan adanya (1) “peace education” pendidikan yang damai / menyejukkan; (2) pendidikan yang mampu membangun kehidupan demokratik; (3) pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat menjunjung tinggi HAM, dan (4) pendidikan yang mampu membangun keutuhan pribadi manusia berbudaya.
Dari persoalan tersebut diatas, jelas bahwa dunia pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai yang ingin dicapai. Apa yang salah dari ini semua? Sebuah pertanyaan yang mungkin akan kita jawab bersama sebagai manusia yang peduli terhadap dunia pendidikan. Kalau kita cermati lebih jauh, apa yang telah diperbuat oleh lembaga pendidikan dewasa ini - yang telah dengan susah payah menerapkan berbagai teori manajemen pendidikan yang cocok untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan – masih jauh dari harapan yang sebenarnya.
Kebijakan mulai dari CBSA (cara belajar siswa aktif) sampai sekarang yang didengung-dengungkan dengan KBK (kurikulum berbasis kompetensi) adalah berbagai upaya dunia pendidikan kita untuk mencerdaskan anak didiknya sesuai dengan perkembangan zaman. Muncul lagi MBS (manajemen berbasis sekolah) adalah sebuah alternatif pemecahan yang menginginkan pengelolaan pendidikan yang dibebankan kepada sekolah, sehingga apa yang diinginkan suatu daerah (lembaga pendidikan) terhadap potensi anak didiknya bisa tersalurkan dengan baik. Ini adalah sedikit tentang bagaimana sebenarnya penerapan pendidikan di Indonesia, dn masih banyak lagi model-model yang diterapkan.
Kalau kita lihat bagaimana sebuah lembaga pendidikan menerapkan apa yang telah ada dalam teori manajemen pendidikan, maka mungkin apa yang terjadi di atas minimal dapat terhindarkan. Lagi-lagi itu semua karena kebijakan pendidikan kita selama ini masih sangat semrawut. Sehingga hasil yang diharapkan dari komponen-komponen penyelenggara pendidikan antara satu komponen dengan komponen yang lain masih sangat jauh berbeda bahkan ada yang bertentangan.
b. Beberapa Masalah Manajemen di Indonesia
Sejak zaman orde lama, orde baru sampai sekarang zaman reformasi, sistem pendidikan Nasional kita masih belum mempunyai perubahan yang signifikan. Persoalan pendidikan di Indonesia dewasa ini sangat kompleks. Permasalahan yang besar antara lain menyangkut persoalan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Mengenai mutu pendidikan menurut Paul Suparno adalah masalah mengenai kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, buku ajar, mutu guru, sarana dan prasarana. Termasuk pemerataan pendidikan adalah masih banyaknya anak umur sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Sedang persoalan manajemen pendidikan adalah menyangkut segala macam pengaturan pendidikan seperti otonomi pendidikan, birokrasi, dan transparansi agar kualitas dam pemerataan pendidikan dapat terselesaikan.[11]
Inilah persoalan yang besar sebenarnya, karena bagaimanapun juga ketika sebuah intitusi pendidikan tidak mempunyai sistim manajemen pendidikan yang baik, maka dapat dipastikan mutu pendidikannya pun bisa jadi tidak baik pula. Sebagaimana yang dirasakan dalam sistem manajemen pendidikan kita dewasa ini, dengan munculnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimungkinkan akan sedikit menjawab persoalan tersebut.
Di atas juga sudah diterangkan tentang manajemen secara umum yang itu diterapkan dalan manajemen pendidikan kita. Seperti halnya sistem manajemen yang ditemukan oleh tokoh-tokoh manajemen, yaitu (POAC) Planning, Organizing, Actuating, dan Controling. Adalah sistem manajemen yang sangat luar biasa ketika itu dilakasanakan dengan sempurna.
Sistem Manajemen Pendidikan yang terjadi di Indonesia sejak zaman orde baru (yang masih menggunakan manajemen pendidikan sentralistik) sampai kemudian muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah cenderung kepada otomisasi lembaga-lembaga pendidikan (desentralisasi pendidikan), mempunyai arti yang sangat luas. Disamping mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Persoalan inilah yang akan kita bahas selanjutnya.
c. Analisis
Sejak zaman Orde Baru telah banyak yang di capai dalam pembangunan nasional termasuk bidang pendidikan. Kemajuan ini juga mendapat pengakuan dari seluruh dunia dengan diberikannya penghargaan Avisiena kepada Presiden Republik Indonesia karena keberhasilan melaksanakan wajib belajar sekolah dasar. Namun ditengah-tengah kesuksesan yang telah dicapai tersebut masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan, seperti halnya pengangguran tenaga-tenaga terdidik hasil dari sistem pendidikan kita. Disatu pihak pendidikan kita telah melahirkan lulusan pendidikan tinggi dan menengah tetapi dilain pihak menambah pengangguran.[12]
Sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar, bahwa di dalam sistem pendidikan sekurang-kurangnya berisi faktor-faktor biaya, pengelola, institusi, dan sistem manajemennya.[13] Sistem manajemen pendidikan kita (era orde lama dan orde baru) masih terlalu sentralistik (pemerintah pusat), sebagaimana kita tahu bahwa suatu sistem yang sentralistik dan birokratik, maka ruang-gerak untuk inovasi sangat terbatas. Demikian pula kreativitas dari para pendidiknya boleh dikatakan menjadi hilang karena segala sesuatu telah ditentukan menurut garis-garis yang ditentukan. Sehingga apa yang diinginkan daerah (lembaga pendidikan) tidak tercapai karena sifat yang sentralistik tersebut. Hasilnya adalah jumlah out-put banyak namun itu menambah pengangguran yang banyak pula.
Pada era reformasi mulai muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) seiring dengan bergulirnya otonomi daerah (pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam bahasa Inggris disebut ”School Based Management” merupakan strategi yang jitu untuk mencapai manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Konsep ini pertama kali muncul di Amerika Serikat, latar belakangnya adalah ketika itu masyarakat mempertanyakan apa yang dapat diberikan sekolah kepada masyarakat dan juga apa relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat.[14]
Model MBS ini adalah suatu ide dimana kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar, yakni sekolah. Konsep ini didasarkan pada “Self Determination Theory” yang menyatakan bahwa apabila seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan tersebut.[15] Dalam pelaksanaan MBS tersirat adanya tugas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan menggunakan strategi yang lebih memberdayakan semua potensi sekolah secara optimal.
Sisi kelebihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dibandingkan dengan model sentralistik adalah sekolah memiliki kekuasaan, antara lain : (1) mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan kurikulum; (2) keputusan berkaitan dengan rekruitmen dan pengelolaan guru dan pegawai administrasi; (3) keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Dengan demikian dapat dilihat sekaligus ditegaskan bahwa model MBS ini pada hakekatnya adalah memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah, dengan tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholdernya.
Demikian pula yang disampaikan Mulyasa bahwa kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut : (1) Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru; (2) Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal; dan (3) Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.[16]
Disamping itu dalam sebuah sekolah, tanggung jawab pokok untuk pembentukan moral dan intelektual akhirnya tidak terletak pada salah satu prosedur atau kegiatan baik intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler; akan tetapi terletak pada pengajarnya. Sekolah merupakan kebersamaan bersemuka, tempat hubungan personel otentik antara pengajar dan pelajar dapat berkembang. Tanpa persahabatan ragam itu banyak kekuatan dari pendidikan dan pengajaran akan menghilang. Hubungan saling percaya dan persahabatan otentik antara pengajar dan pelajar merupakan syarat mutlak pertumbuhan sejati dari komitmen kepada nilai-nilai. Proses itu semua akan terwujud ketika berada dalam ruang lingkup manajemen yang baik, dan ini menurut J. Drost, SJ akan terwujud dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)[17].
DAFTAR PUSTAKA
E. Mulyasa, Dr. M.Pd., Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi), Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, cet. 3 & 4, 2003.
H. Syaiful Sagala, Dr. M.Pd., Administrasi Pendidikan Kontemporer, Alfabeta, Bandung. 2000.
H.A.R. Tilaar, Prof. Dr. M.Sc.Ed., Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional (dalam perspektif abad 21), Magelang, Tera Indonesia. 1998.
J. Drost, SJ., Dari KBK (Kurikulum Bertujuan Kompetensi) Sampai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2005.
Luwis R. Benston, Supervision and Management, New York, McGraw Hill Book Company, 1972.
Made Pidarta, Prof. Dr., Manajemen Pendidikan Indonesia, Crt. II, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
Mamduh M. Hanafi, Drs. MBA, Manajemen, Yogyakarta, Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.
Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, 1985.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Penjelasannya, Yogyakarta, Media Wacana Press, 2003.
Wajong J, Fungsi Administrasi Negara, Jakarta, Djambatan, 1983.
________________________________________
[1] Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Penjelasannya, Yogyakarta, Media Wacana Press, 2003. hlm. 9
[2] Drs. Mamduh M. Hanafi, MBA, Manajemen, Yogyakarta, Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997. hlm. 30
[3] Prof. Dr. Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Crt. II, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 1
[4] Wajong J, Fungsi Administrasi Negara, Jakarta, Djambatan, 1983. hlm. 01 & 27.
[5] Luwis R. Benston, Supervision and Management, New York, McGraw Hill Book Company, 1972, hlm. 278-279.
[6] Drs. Mamduh M. Hanafi, MBA, Op_Cit., hlm. 6
[7] Dr. H. Syaiul Sagala, M.Pd, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung, Alfabeta, 2000, hlm. 22
[8] Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, 1985.
[9] Prof. Dr. Made Pidarta, Op_Cit., hlm. 04
[10] Drs. Mamduh M. Hanafi, MBA, Op_Cit., hlm. 46
[11] J. Drost, SJ., Dari KBK (Kurikulum Bertujuan Kompetensi) Sampai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara. 2005. hlm. ix.
[12] Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed., Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional (dalam perspektif abad 21), Magelang, Tera Indonesia. 1998. hlm. 75
[13] Ibid. hlm. 79.
[14] Dr. H. Syaiful Sagala, M.Pd., Op_Cit., hlm. 78.
[15] Ibid., hlm. 79.
[16] Dr. E. Mulyasa, M.Pd., Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi), Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, cet. 3 & 4, 2003. hlm. 24.
[17] J. Drost, SJ., Op_Cit., hlm. 120-125.

Definisi Pengelolaan Pendidikan
1.Made Pidarta : sebagai aktivitas memadukan sumber-
sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan
pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Gaffar : sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik,
sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
3.Pengelolaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai
segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan
proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah,
maupun jangka panjang.

Kesimpulan Pengelolaan Pendidikan
Merupakan serangkaian kegiatan merencanakan,
mengorganisasikan,memotivasi, mengendalikan, dan
mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan
mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana untuk
mencapai tujuan pendidikan. A tau
Sebagai serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses
pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai
tujuan pendidikan yang di selenggarakan di
lingkungan/organisasi pendidikan.
Proses pencapaian tujuan pendidikan melalui kegiatan
perencanaan,pengorganisasian,pemotivasian dan pengendalian.

Fungsi-fungsi Pengelolaan Pendidikan
Fungsi Perencanaan;
Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan
secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan
datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan pada.
Fungsi Pengorganisasian;
Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk
hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu
kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.

Motiasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk
melakukan suatu kegiatan .
Fungsi Pengawasan;
pengawasan merupakan tindakan yang sangat penting dalam proses
pengelolaan pendidikan. Pengawasan dapat diketahui keefektifan setiap
kegiatan organisasi serta dapat dikeetahui kelemahan dan kelebihan selama
berlangsungnya proses pengelolaan